Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ...
ALUR PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT PINDAH TEMPATDESA KALISARI KECAMATAN BAURENOKABUPATEN BOJONEGORO
Alur Pindah Tempat :I. PERSYARATAN / KELENGKAPAN SURAT PINDAH– Surat keterangan pindah tempat dari desa berasal– Membawa Surat KK dan KTP asli bagi penduduk desa Pejambon– Pengurusan SKCK pada Kepolisian sektor setempat datang / pindah antar kecamatan.– Foto 4 x 6 berwarna 5 lembarII. PEMBUATAN PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS ( WAKTU 5 MENIT )– Penerbitan kelengkapan administrasi ( berkas )III. ...
ALUR PEMBUATAN KARTU KELUARGADESA KALISARI KECAMATAN BAURENOKABUPATEN BOJONEGORO
Alur Pembuatan KK Desa Kalisari :I. PERSYARATAN PENGURUSAN PERMOHONAN KK– Mengisi Formulir KP-1– Membawa photo copy surat pindah dan surat akte kelahiran tempat bagi penduduk baru– Membawa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian sektor setempat bagi pemohon KK yang hilang .II. PEMBUATAN PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS ( WAKTU 5 MENIT )– Penerbitan kelengkapan administrasi ( berkas )III. PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN OLEH ...
ALUR PEMBUATAN e-KTPDESA KALISARI KECAMATAN BAURENOKABUPATEN BOJONEGORO
Alur EKTPKETERANGAN :I. PERSYARATAN PENGURUSAN PERMOHONAN e- KTP– Mengisi Formulir KP-1– Membawa Fhoto Kopi KK , bila perlu dengan menunjukkan yang aslinya– Membawa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian sektor setempat bagi pemohon yang Kehilangan e-KTP .II. PEMBUATAN PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS ( WAKTU 5 MENIT )– Penerbitan kelengkapan administrasi ( berkas )III. PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN OLEH KEPALA DESA– ...
PERATURAN MENTERI